"Kami siap melakukan unjuk rasa lagi besok dan meminta Presiden mengeluarkan Keppres untuk mencabut Permenhub 32 itu," ujar pengurus ADO, Dedi Haryanto saat berbincang, Rabu (28/9/2016)
"Kami minta Permenhub No 32 dicabut karena tidak sesuai dengan semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi platform pemerintahan sekarang. Peraturan itu sudah melanggar prinsip keadilan bagi masyarakat umum," sambungnya.
Dedi menganggap peraturan itu memaksakan para sopir yang bekerja untuk bergabung dalam perusahaan. Hal itu sama saja membuat pengemudi jadi karyawan atau pekerja.
"Model usaha taksi online sangat memberdayakan masyarakat melalui optimalisasi aset yang dimilikinya. Kewajiban untuk bergabung dengan perusahaan atau badan hukum tertentu jelas sekali bertentangan dengan ekonomi kerakyatan. Itu yang ingin kami suarakan kembali kepada Presiden Jokowi," katanya.
Dedi mempertanyakan klausul Permenhub 32/2016 yang mewajibkan pemilik kendaraan taksi online balik nama STNK atas badan usaha. Hal itu dirasanya merugikan pengemudi sebagai pemilik kendaraan.
"Kami menolak dengan keras keharusan balik nama surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan kami ke perseroan terbatas (PT) maupun koperasi. Hal itu sangat merugikan kami," pungkas Dedi.
Sebelumnya Kemenhub tengah mensosialisasi Permenhub 32/2016 yang mengatur taksi berbasis aplikasi diperpanjang 6 bulan. Tilang dan pengandangan mobil belum diberlakukan.
"Penegakan hukum bisa dilakukan dalam bentuk peneguran atau memberikan teguran tertulis. Tapi penegakan tilang, dikandangkan, tidak dilakukan," tegas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
(edo/dnu)
http://news.detik.com/berita/d-3309252/pengemudi-taksi-online-menolak-permenhub-yang-atur-taksi-aplikasi#main
EmoticonEmoticon